Pemkab Soppeng Raih WTP 10 Kali Berturut-turut

MJI SOPPENG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2023.

Diketahui, capaian ini sudah 10 kali berturut turut didapatkan Pemkab Soppeng.

banner 1500x367

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD kabupaten Soppeng tahun anggaran 2023 tersebut, diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK RI Sulawesi Selatan, Amin Adab Bangun kepada Bupati Soppeng, Andi Kaswadi Razak dan Ketua DPRD Kabupaten Soppeng, Syaharuddin M Adam, di Gedung BPK Perwakilan Sulawesi Selatan, Makassar, Kamis (16/5/2024).

Baca juga: Peletakan Batu Pertama Kantor Baznas Barru, Zakat Berpotensi Meningkat

Selain dihadiri oleh bupati Soppeng, ketua DPRD Soppeng dan wali kota Makassar, acara tersebut dihadiri juga oleh para pejabat di lingkungan kedua pemerintah daerah beserta jajarannya.

Pada kesempatan tersebut, bupati Soppeng Andi Kaswadi Razak menandatangani berita acara serah terima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2023 disaksikan oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sulawesi Selatan.

Sementara itu, Ketua DPRD kabupaten Soppeng Syaharuddin M Adam mengucapkan terima kasih kepada kepala perwakilan BPK RI Provinsi Sulawesi Selatan, beserta seluruh jajarannya.

“Hal tersebut kami maknai sebagai wujud representasi betapa strategisnya posisi dan peran DPRD dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan transparan,” ucap Syaharuddin.

Lanjut ia mengatakan, sesaat yang lalu, pemerintah daerah telah menerima laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2023, dan alhamdulillahi opini Wajar Tanpa Pengecualian kembali diraih oleh pemerintah kabupaten Soppeng dan kota Makassar.

“Hal ini tentunya merupakan suatu prestasi yang patut kita banggakan, khusus LKPD tahun anggaran 2023 ini merupakan tahun kesepuluh pemerintah daerah kabupaten Soppeng memperoleh opini WTP secara berturut-turut, “ kata dia.

Menurutnya keberhasilan meraih opini WTP tak terlepas dari sinergitas yang baik antara legislatif dan eksekutif selama ini. Segenap pimpinan dan anggota DPRD mampu melaksanakan fungsi pengawasan, budgeting, dan regulasi dengan baik, dan pemerintah daerah mampu meningkatkan kualitas kinerja yang efektif dan efisien.

Meski demikian, kata dia, pemberian predikat WTP oleh BPK RI hari ini, tidak berarti bahwa sudah tidak ada permasalahan atas pengelolaan laporan keuangan daerah.

“Tentunya masih ada rekomendasi BPK RI yang harus kita tindak lanjuti yang tertuang dalam rencana aksi. Maka pemerintah berkomitmen, daerah harus menindaklanjuti tetap dengan mendorong kinerja tim serta dengan mengintensifkan majelis tuntutan ganti kerugian daerah,” kata dia lagi.

Lebih lanjut Syaharuddin mengatakan, atas nama pimpinan dan anggota DPRD mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kepala perwakilan BPK RI provinsi Sulawesi Selatan beserta jajarannya atas petunjuk dan bimbingannya selama ini sehingga mendapat opini WTP.

“Kami menyadari bahwa mempertahankan opini WTP bukanlah hal yang mudah namun perlu kerja keras dan kerja cerdas yang harus dilakukan oleh seluruh komponen pemerintahan daerah,” tutupnya. (RED)

banner 1800x928

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *